asas dalam hukum pidana. Menurut Sudarto mengemukakakn adanya dua hal yang terkandung dalam asas legalitas. asas dalam hukum pidana

 
 Menurut Sudarto mengemukakakn adanya dua hal yang terkandung dalam asas legalitasasas dalam hukum pidana ASAS LEGALITAS DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL DAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL Danel Aditia Situngkir* Submitted: 5-04-2018, Reviewed: 21-04-2018, Accepted: 30-04-2018 Doi: 10

Dalam hukum pidana dikenal asas yang paling fundamental, yakni Asas "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" yang dikenal dengan "keine strafe ohne schuld" atau "geen straf zonder schuld" atau "nulla poena sine culpa". Azas praduga tak bersalah 3. Asas-asas Hukum Acara Pidana. Pasal 69 sampai pasal 74 KUHAP diatur tentang bantuan hukum yang memungkinkan tersangka atau terdakwa mendapat kebebasan yang luas, yaitu: Bantuan hukum dapat diberikan sejak saat tersangka ditangkap atau ditahan. Golongan pertama, berisi ahli hukum pidana yang secara tegas menolak analogi dalam hukum pidana. Asas Legalitas Asas legalitas atau yang biasa disebut sebagai nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali memiliki arti tiada. Namun banyak perbedaan pendapat tentang makna asas legalitas oleh para ahli hukum pidana. Jika principat dalam hukum pidana ini. Pemeriksaan dalam tindak pidana ada dua sistem yaitu: Sistem Inquisitoir Mengenai system. Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana[1] Pasal 1 ayat (1) KUHP: “Tiada suatu perbuatan dapat di pidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. Dalam ilmu hukum pidana, dikenal azas Legalitas “Nullum Delictum, Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali” yang merupakan jiwa dari kaedah Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang memiliki makna: Tidaklah dapat seseorang warga negara dipidana, kecuali atas perbuatan yang sebelumnya telah dirumuskan. e. Selain itu, pengaturan Perma Nomor 13 Tahun 2016 seharusnya ditingkatkan dalam Undang-Undang sebagaimana. 96-97), inilah asas atau kriteria yang pertama dan utama. Dalam buku Hukum Acara Pidana (2018) oleh H Suyanto, pengertian hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tata cara mempertahankan dan. 2. 2. Hukum pidana Indonesia dalam batas-batas tertentu juga menganut asas ini, seperti yang terantum dalam Pasal 4 khususnya sepanjang menyangkut mengenai kepentingan bangsa-bangsa dunia. 2. Zainal Abidin Farid, menerjemahkannya sebagai: "Tiada suatu peristiwa dapat dipidana selain dari kekuatan ketentuan undang-undang. Suatu undang-undang tidak boleh berlaku surut. Ada beberapa Asas -- asas Hukum acara pidana yaitu Asas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan maksudnya peradilan harus cepat jangka waktu yang sudah diatur contohnya peradilan pada tingkat pertama kalau untuk mengajukan banding dikasih jangka waktu 14 hari sejak keputusan tersebut, peradilan yang sederhana artinya. Sumber Hukum Pidana : Pengertian Hukum Pidana, Sumber, Tujuan, Fungsi, Asas. Hukum pidana yang berlaku di Indonesia berkaitan erat dengan asas legalitas, namun pada praktiknya, asas ini bertentangan dengan kewajiban hakim untuk tetap memeriksa dan mengadili sebuah perkara meski perkara tersebut belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas-Asas Hukum Pidana / Andi Hamzah. Jum’at, 24 Juni 2016, Ahmad Sofian berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul “Ajaran Kausalitas dalam Konteks Hukum Pidana Indonesia (Studi terhadap Tindak Pidana yang Mengakibatkan Kematian)” di hadapan Sidang Akademik Fakultas Hukum UI yang. KUHP merupakan lex generalis bagi pengaturan hukum pidana di Indonesia, dimana asas-asas umum termuat dan menjadi dasar bagi semua ketentuan pidana yang diatur di luar KUHP. Sianturi, SR 198 Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Pandangan mengenai asas-asas umum hukum acara pidana yang berkembang pada masa sekarang, banyak diungkapkan dari hasil pendekatan integratif pemikiran barbagai budaya hukum yang berbeda satu sama lain namun karena pengaruh hubungan antar bangsa-bangsa dan kerjasama regional antar negara membawa konsekuensi terjadinya adaptasi hukum dalam setiap pembaharuan hukum disuatu negara. Asas Wilayah atau Teritorial. Menurut M. Dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP Asas Legalitas, atau nama lainnya Asas Nulum Delictum, yang dimaksud dengan asas ini adalah suatu peristiwa hukum pidana atau perbuatan pidana tidak dapat dikenai hukuman, selain atas kekuatan peraturan undang-undang pidana yang telah ada sebelum tindakan pidana atau perbuatan pidana tersebut. com. (Pasal 359 KUHP). Negara yang berdaulat wajib menjamin ketertiban hukum di wilayahnya dan oleh sebab itu, negara berhak menjatuhkan pidana bagi siapapun yang melakukan tindak pidana di wilayahnya. Ilmu hukum pidana juga dapat disebut sebagai ilmu kemasyarakatan normatif. Ketentuan mengenai asas ini dalam hukum pidana tercantum dalam Pasal 76 ayat (1) dan (2) KUHP, BAB VIII, Tentang hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana, sebagaimana rumusannya berbunyi : ayat (1) Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi (herziening), orang tidak boleh dituntut dua kali karena. Selain itu, diatur juga dalam UU No. Jelaskan. Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan. Kuliah umum menghadirkan narasumber Guru Besar Hukum Pidana Universitas Diponegoro, Prof. 03 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Tim-Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Tahun Anggaran 2006. M Kahfi 1 No. 46 . Asas ini diulangi dalam hukum pidana dan juga dimuat sebagai pasal pertama dalam kodifikasi hukum pidana, yang artinya larangan berlaku surut ini oleh pembentuk undang-undang ditekankan bagi hukum pidana. Militer disebutkan ada 3 (tiga) asas dalam peradilan Militer (Iman Syahputra Putra Tunggal, 1999): 1. Jaya, Nyoman Serikat Putra. Hukum pidana ternyata punya turunan atau jenis hukum di dalamnya. Pengertian hukum acara pidana – Indonesia merupakan negara hukum. Hukum Islam adalah bagian dan bersumber dari ajaran Agama Islam. UntukDalam hukum pidana terhadap seseoraang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan. Sebelum datang Abad Pencerahan, kekuasaan dapat menghukum orang meski tanpa ada peraturan terlebih dulu. Pidato Pengukuhan Upacara Penerimaan Jabatan Guru. Ekstradisi dalam Kasus Narkotika dan Psikotropika. Asas-Asas Hukum Pidana • Asas Legalitas (pasal 1 ayat (1) KUHP) Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali, yang artnya tdak ada delik, tdak ada pidana tanpa. KUHP Baru mengenal 5 asas hukum pidana, yakni asas legalitas, asas teritorial, asas personalitas, asas perlindungan, dan asas persamaan. KUHP Baru mengenal 5 asas hukum pidana, yakni asas legalitas, asas teritorial, asas personalitas, asas perlindungan, dan asas persamaan. Hal tersebut. Dadang Sukmawijaya:. Moeljatno, SH dalam bukunya Asas-asas hukum pidana edisi revisi. Peradilan cepat artinya dalam. 3398 Abstract: The principle of legality is the oldest principle of criminal law and is almost found throughoutAksara Hukum - Asas hukum merupakan jantungnya suatu peraturan hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, hukum acara pidana tidak sekadar dipraktekkan berdasarkan undang-undang, melainkan juga didasarkan atas nilai-nilai dan asas-asas serta tujuan, untuk apa hukum itu diterapkan atau dipraktekkan. 96-97), inilah asas atau kriteria yang pertama dan utama. I. Dalam hukum pidana asas legalitas mengandung pengertian bahwa, “tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan atusan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. van Bemmelen, Leerbook van het Nederlandse12 Moeljatno,Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), h al. Artinya, tidak ada tindak pidana tidak ada hukuman, kecuali telah ada undang-undangnya lebih dahulu. 6 Ibid. u. Referensi: 1. Adapun asas hukum acara pidana tersebut antara lain : 1. ” Asas legalitasmerupakan manifestasi sisi negatif dari hukum itu sendiri. Pemberlakuan Hukum Pidana secara Retroaktif sebagai Penyeimbang Asas Legalitas dan Asas Keadilan (Suatu Pergeseran Paradigma dalam Ilmu Hukum Pidana). Asas Diferensiasi Fungsional. 5 Asas-Asas Hukum Pidana dalam KUHP Baru. Prof. 183. Asas hukum pidana yang satu ini dilandasi oleh kedaulatan negara. Asas-Asas Hukum Acara Pidana 9 F. Dasar hukumnya adalah Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Isu ini—dapat diduga—dipicu oleh putusan praperadilan oleh hakim Sarpin Rizaldi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 7 Ibid. Pertama, hukum pidana adalah ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum. Karena asas-asas hukum merupakan bingkai dari sebuah aturan hukum. 25. Kewarganegaraan pasif = Asas Nasional Pasif Hukum pidana Indonesia berlaku atas orang yang melakukan kejahatan di wilayah negara lain yang akibatnya menimpa WNI (8)a. Pasal itu berbunyi: “Ketentuan pidana hukum Indonesia berlaku bagi siapa saja yang melakukan kejahatan di Indonesia”. 85. 160. Pidana atau straf (bahasa Belanda) merupakan bentuk sanksi atau hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, apa yang sering dipegang oleh pelaksana hukum (hakim, jaksa, polisi. terlanggarnya aturan-aturan hukum pidana maupun hubungan administrative antara aparatur pemerintah dengan masyarakat dengan dikeluarkannya sebuah keputusan tata usaha Negara, sedangkan dalam fungsi lain putusan. 5 Asas-Asas Hukum Pidana dalam KUHP Baru. Pada KUHAP, asas praduga tak bersalah dijelaskan dalam Penjelasan Umum angka 3 huruf c KUHAP yaitu: Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Sebagai negara hukum, maka prinsip-prinsip negara hukum, seperti prinsip persamaan di depan hukum dan asas-asas hukum yang berlaku secara umum di dalam KUHAP yaitu asas praduga tak bersalah harus dilaksanakan dalam setiap tindakan, dalam hal ini penerapan asas accusatoir sebagai wujud dari prinsip dan asas yang terkandung dalam. 8 Drt Tahun 1955 Tentang tndak Pidana Imigrasi • UU No. Al-Maza>hib , Volume 1, No. Isi peraturan hukum berwujud larangan dan bersifat memaksa. Di dalam KUHAP memang ada pasal 3 yang mengatur tersendiri masalah legalitas hukum acara pidana. c) Asas Presumption of Innocence (asas praduga tak bersalah), berlaku pada hukum pidana. 18 Andi Hamzah, 2005, Asas-Asas Hukum Pidana, Yarsif Watampone, Jakarta, hlm. 9 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), hlm. 106 -108ASAS ULTIMUM REMEDIUM DALAM PEMIDANAAN ANAK (P. Contohnya, asas hukum pidana menjadi tumpuan dalam pelaksanaan hukum pidana. 5. Pada asasnya. (Pasal 1 ayat 1 KUHP). Berlakunya hukum pidana selain didasarkan pada batasan waktu juga didasarkan pada tempat sebagaimana ketentuan Pasal 2-9 KUHP. Pasal tersebut berbunyi “Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu. Terhadap Perkembangan Asas-asas Hukum Pidana Nasional Makalah pada Seminar Asas-asas Hukum Pidana Nasional Kerjasama UNDIP dan BPHN DEPKEH HAM RI 26 April 2006 hlm. Hiariej, hukum acara pidana mengatur tentang kaidah dalam beracara di seluruh proses peradilan pidana. Menurut Achmad Ali menyimpulkan empat unsur yang terdapat dalam asas legalitas tersebut, yaitu: Lex Scripta, yaitu semua aturan hukum pidana harus dituangkan dalam bentuk tertulis (perundang-undangan) bahwa urgensi asas dalam undang-undang untuk memperjelas maksud serta tujuan diberlakukannya suatu peraturan dalam undang-undang. Berikut asas-asas dalam hukum pidana, diantaranya: Asas Legalitas. Asas ini sesuai dengan pasal 2 Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie (“AB”). Asas personalitas atau asas nasionalitas aktif merupakan asas tentang keberlakuan hukum pidana Indonesia, di mana ketentuan-ketentuan hukum pidana. 5. Mengutip Paul Scholten, ia mengatakan bahwa asas hukum adalah ‘pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di belakang. Asas-Asas dalam Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata 6. Dalam sistem hukum Indonesia, hukum acara pidana tidak sekadar dipraktekkan berdasarkan undang-undang, melainkan juga didasarkan atas nilai-nilai dan asas-asas serta tujuan, untuk apa hukum itu diterapkan atau dipraktekkan. Hukum Pidana dalam arti subjektif tersebut, oleh Professor Simons telah dirumuskan sebagai: “het geheel van varboden en geboden , aan welker 6 4 Ibid. Asas-Asas dalam Hukum Administrasi Negara 1. melalui hukum pidana perzinaan. Penerapan asas legalitas dalam Hukum Pidana Internasional Asas legalitas ini pertama-tama mempunyai bentuk sebagai u ndang-undangadalah dalam konst itusi Amerika 1776 dan sesudah itu da lam Pasal. Asas Praduga Tak Bersalah. Ulasan Lengkap. Sepanjang penelusuran kami, sebenarnya ultimum remedium adalah istilah hukum yang biasa dipakai dan diartikan sebagai penerapan sanksi pidana yang merupakan sanksi pamungkas (terakhir) dalam penegakan hukum. Mengutip Modul Pengantar Hukum Acara Pidana oleh Eddy O. Menurut Sudarto mengemukakakn adanya dua hal yang terkandung dalam asas legalitas. 1947, nama Wet Book van Millitair voor Nederlands di ubah menjadi wet book van Millitair Strafecht,. 3 Tapi dalam bukunya “Hukum Pidana Pidana Indonesia” yang ditulis bersama-sama dengan Andi Hamzah, rumusan Pasal 1 ayat (1) tersebut diterjemahkan sebagai: “tiada suatu perbuatan (feit) yang dapat dipidana selain berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yangSantoso, Topo. Maka dalam hukum acara pidana terdapat asas-asas hukum acara pidana, yang mana dengan adanya asas-asas tersebut maka diharapkan dalam hukum acara . Asas hukum pidana yang satu ini dilandasi oleh kedaulatan negara. ac. Istilah yang dipakai ialah “perundang-undangan pidana” (wettelijk strafbepaling), termasuk undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah. Kata asas atau prinsip identik dengan kata principle disadur dari bahasa Inggris yang erat kaitannya dengan istilah principium dalam bahasa Latin. asas personal 14. Ajaran kausalitas adalah ajaran tentang sebab akibat. Dari asas tersebut dapat dipahami bahwa kesalahan menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana dari suatu subjek hukum pidana. ASAS-ASAS HUKUM PIDANA PASAL 1 – PASAL 9 KUHP Asas hukum memiliki fungsi yang sangat penting dalam ilmu hukum, tidak ada aturan hukum positif yang dibentuk tanpa berdasarkan pada asas hukum. Pengertian Hukum Acara Pidana Hukum yang mengatur cara-cara negara dengan alat-alat perlengkapannya mempergunakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman. S. Asas Hukum Benda merupakan Dwingendrecht. Untuk dapat mempelajari materi tersebut secara lebih lengkap dan komprehensif kamu dapat mengikuti kelas PKPA khusus yang diselenggarakan oleh HeyLaw x KAI, yang dilakukan secara online 100%. ASAS – ASAS YANG BERLAKU DALAM HUKUM PIDANA DAN HUKUM ACARA PIDANA. Asas-asas ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Asas-Asas Hukum Pidana. Oleh: Tim Hukumonline. Hak kreditur untuk mengajukan pembatalan terhadap segala perbuatan yang tidak perlu dilakukan oleh debitur yang merugikannya. Asas-Asas dalam Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata 25/04/2021 19/04/2021 by Wibowo T. Suatu perkara pidana yang dituntut dan disidangkan kembali baru dapat dinyatakan sebagai perkara yang Ne Bis In Idem apabila telah memenuhi syarat tertentu. Oleh karena itu, selain berasal dari asas-asas hukum internasional, asas-asas. Asas ini tersirat di dalam Pasal 1 KUHP yang dirumuskan demikian: a. 22216/soumlaw. Dalam bahasa Latin: ”Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali. 1 Januari - April 2013 Analisis Penerapan Asas Retroaktif… Dalam kasus ini, terdapat pertentangan antara asas hukum pidana yang terdapat dalam Kitab. ” Asas Khusus Hukum Internasional. Asas-asas dalam HAP; b. Asas Legalitas. H. Di dalam hukum pidana, asas legalitas merupakan asas yang fundamental. Makna yang terkandung dalam Asas Legalitas . , mh * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * asas-asas hukum pidana asas yang dirumuskan dalam kuhp / per-uu-an lain asas yang tidak dirumuskan & menjadi asas hukum pidana yang tidak tertulis, dianut dalam yurisprudensi ruang lingkup berlakunya hukum pidana batas. Ulasan Lengkap. 1. Dalam Pasal 1 angka 24 KUHAP disebutkan: Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang. mengancam dan merugikan kepentngan nasional maka aturan pidana Indonesia dapat diterapkan kepadanya. Asas Legalitas Asas legalitas termasuk asas yang boleh dikatakan sebgai tiang pengangga hukum pidana. Pelajaran hukum pidana : penafsiran hukum pidana, dasar peniadaan, pemberatan & peringanan, kejahatan aduan, perbarengan & ajaran kausalitas / penulis, Drs. Jika tindak pidana dilakukan di wilayah Indonesia, maka hukumpidana Indonesia berlaku atas tindak pidana tersebut. Dalam hukum pidana, asas ne bis in idem seringkali dipergunakan dalam dasar eksepsi persidangan oleh terdakwa. Secara bebas, adagium tersebut dapat diartikan menjadi “tidak ada tindak pidana (delik), tidak ada hukuman tanpa (didasari) peraturan yang mendahuluinya”. Yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1) KUHP. go. Asas Legalitas. Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam. Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Arti Asas Konkordansi yang dipublikasikan pertama kali pada Senin, 31 Juli 2017. Asas-asas hukum acara pidana yaitu: 1. 2004. [4] A. Asas-asas hukum acara pidana sebagai berikut :5 1. Sudarto menyebut dalam hukum pidana khusus terdapat tiga klasifikasi atau pengelompokkan hukum, yaitu: Undang-undang yang tidak dikodifikasikan (tidak dikitabkan) misalnya. Asas Ne Bis Vexari Rule 1. ASAS-ASAS HUKUM ACARA PIDANA Sistem Inquisitoir dan Accusatoir Dalam membuktikan adanya tindak pidana Negara dengan perantara alat-alat perlengkapannya melakukan pemeriksaan terhadap tersangka yang diduga terlibat/ikut dalam tindak pidana tersebut. b. Sudarto membagi dua fungsi hukum pidana yaitu fungsi umum dan khusus. Dalam hukum pidana asas legalitas mengandung pengertian bahwa, “tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan atusan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Contoh Asas Legalitas Di Dalam Hukum Pidana. Jakarta : AHAEM PETEHAEM. Al, Black. 12. Liberty, Yogyakarta, 1987. Asas-Asas dalam Hukum Acara Pidana. AU - Santoso, Topo. Kehadiran asas teritorial dalam peraturan perundang-undangan dapat. Ad. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia. prinsip ini menekankan perlunya mempertimbangkan karakteristik individu pelaku dalam penentuan hukuman. 26) dan Vide: Henry Campbell Black, et. Tujuan Hukum Acara Pidana 3 D. Asas legalitas berlaku dalam ranah hukum pidana dan terkenal dengan adagium legendaris Von Feuerbach yang berbunyi nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali. Asas–Asas Hukum Pidana. Lex generalis dalam Pasal 10 KUHP disebutkan: Pidana terdiri atas: pidana pokok; pidana mati; pidana penjara; pidana kurungan; pidana denda; pidana tutupan. Asas Legalitas, yaitu tidak ada suatu perbuatan bisa dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan yang sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan (Pasal 1 Ayat (1) KUHP). Asas-asas ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Aturan-aturan hokum pidana tidak berlaku surut. Hukum Positif Indonesia- Hukum pidana atau dalam bahasa Belanda disebut dengan strafrecht, yang mempunyai arti yaitu straf adalah hukuman dan recht adalah peraturan atau hukum. Istilah PMH terdapat dalam hukum perdata. b.